 |
| HIMBARSI menggelar Rakornas 2026 di Mercure Hotel Solo |
JURNAL SOLO, Solo – Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tengah menghadapi sejumlah tantangan besar di tengah kondisi ekonomi yang penuh dinamika.
Mulai dari kualitas pembiayaan yang tertekan, likuiditas yang semakin ketat, hingga persoalan permodalan menjadi isu strategis yang dibahas dalam Event Nasional RAKORNAS HIMBARSI 2026 di Mercure Hotel Solo, 20-22 Agustus 2026.
Ketua Umum HIMBARSI, Alfi Wijaya, mengungkapkan bahwa tantangan tersebut menjadi perhatian utama bagi 172 BPRS yang tergabung dalam HIMBARSI.
Melalui Rakornas bertema “Bersinergi, Berprestasi, dan Menginspirasi untuk Memperkuat Industri BPR Syariah di Indonesia”, seluruh anggota berupaya mencari solusi bersama agar industri BPRS tetap tumbuh dan memiliki daya saing.
“Rakornas ini bukan hanya sekadar kumpul. Kita ingin membangun sinergi dan membahas berbagai isu strategis yang dihadapi industri BPRS,” ujar Alfi saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, terdapat sembilan isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan sidang pleno Rakornas.
Namun, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi tantangan terbesar bagi industri BPRS saat ini.
Alfi menyebut tantangan pertama adalah menjaga kualitas pembiayaan.
Kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan sektor UMKM yang menjadi basis utama pembiayaan BPRS.
Ketika daya beli masyarakat menurun, aktivitas usaha ikut terdampak. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
“Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau membuat daya beli masyarakat menurun. Ketika usaha menurun, kemampuan bayar juga menurun. Akhirnya kualitas pembiayaan menjadi terganggu,” jelasnya.
Menurut Alfi, kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi BPRS agar lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus memperkuat manajemen risiko.
Namun, ia melihat tantangan tersebut juga harus menjadi momentum bagi industri untuk belajar dan memperbaiki strategi pembiayaan ke depan.
“Bagaimana kita melihat situasi ini, memecahkan masalah, sekaligus mengambil hikmah supaya ke depan lebih berhati-hati,” katanya.
Selain kualitas pembiayaan, persoalan kedua yang menjadi perhatian adalah tekanan likuiditas.
Menurut Alfi, kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan.
Sebagian masyarakat bahkan harus menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Orang sekarang cenderung makan tabungan. Jangankan menabung, untuk kebutuhan sehari-hari saja penuh perjuangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPRS juga menghadapi persaingan dengan berbagai instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil menarik kepada masyarakat.
Kenaikan suku bunga acuan membuat instrumen keuangan pemerintah seperti sukuk ritel maupun obligasi negara menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki dana lebih.
“Bagi orang yang punya uang, tentu akan memilih instrumen yang yield-nya lebih besar. Ini menjadi tantangan bagi BPRS dalam menghimpun dana masyarakat,” jelas Alfi.
Kondisi tersebut membuat program bersama seperti Tabungan Ukhuwah menjadi salah satu strategi HIMBARSI untuk memperkuat penghimpunan dana pihak ketiga.
Melalui program tersebut, BPRS berupaya membangun kekuatan bersama agar mampu bersaing di tengah ketatnya industri keuangan.
Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah permodalan.
Alfi menjelaskan, sesuai ketentuan regulator, terdapat kewajiban modal minimum yang harus dipenuhi oleh BPRS.
Namun, masih ada sekitar 30-an BPRS yang membutuhkan penguatan modal.
“Kita sedang membantu mendampingi bagaimana menarik pemegang saham supaya mau menambah modal. Kalau BPRS-nya bagus dan labanya besar, bisa juga melalui laba ditahan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan modal harus diselesaikan dengan pendekatan yang bijaksana karena kondisi ekonomi saat ini juga memberikan tekanan kepada pemegang saham.
HIMBARSI pun mendorong agar penyelesaian persoalan permodalan tidak hanya berorientasi pada penutupan lembaga, tetapi juga mencari solusi agar BPRS yang masih memiliki potensi dapat terus berkembang.
“Modal itu penting, tapi jangan kemudian serampangan. Yang belum memenuhi harus kita lihat situasinya, apa yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang diperlukan,” tegasnya.
Terkait perubahan jumlah BPRS, Alfi menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah lembaga tidak selalu berarti adanya penutupan.
Menurutnya, terdapat dua faktor yang memengaruhi perubahan jumlah BPRS.
Pertama karena beberapa lembaga tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan. Kedua karena adanya kebijakan merger atau konsolidasi.
“Kalau ada beberapa BPRS dengan pemegang saham pengendali yang sama, maka bisa dilakukan merger. Misalnya tiga BPRS bergabung menjadi satu, tentu jumlahnya akan berkurang,” jelasnya.
Tahun ini, menurut Alfi, komposisi perubahan jumlah BPRS terjadi karena dua faktor tersebut.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, HIMBARSI mendorong penguatan sinergi antar-BPRS.
Selain melalui Rakornas, sinergi diwujudkan melalui berbagai program bersama, seperti Tabungan Ukhuwah dan rencana pengembangan layanan digital bersama.
“Tidak semua BPRS harus berjalan sendiri-sendiri. Kita bisa berjemaah membangun infrastruktur bersama, termasuk mobile banking bersama,” kata Alfi.
Melalui Rakornas HIMBARSI 2026, industri BPRS berharap dapat menghasilkan langkah konkret untuk menghadapi tekanan ekonomi, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing.
Sebab, di tengah berbagai tantangan, BPRS tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif, terutama bagi UMKM dan masyarakat di daerah. [Her]
Social Header